Presiden Joko Widodo meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari, Selasa (18/12). Museum yang berlokasi di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat menjadi tempat rujukan dalam mencari informasi mengenai perkembangan Islam di Indonesia sekaligus menjadi media pendidikan karakter.

“Kita diingatkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dengan proses yang sangat damai. Islam berkembang di Indonesia dengan dialog, dengan menggunakan media budaya lokal, seperti syair, wayang, gurindam, kasidah, dan lainnya,” ujar Presiden.

Ia juga mengingatkan, aset terbesar bangsa Indonesia adalah persatuan, persaudaraan, dan kerukunan antarumat, antarsuku, dan antarkelompok masyarakat. “Maka, marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniah,” pesan Presiden.

Pendidikan Karakter

Museum Islam Indonesia yang mulai dibangun pada 2014 ini tidak hanya memamerkan koleksi berupa artefak, manuskrip, dan arsip sejarah persebaran Islam di Indonesia, tetapi juga diharapkan menjadi ruang publik untuk berdialog, dan merawat kebinekaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Museum Islam Indonesia tidak hanya memamerkan koleksi berupa artefak dan peninggalan sejarah Islam di Indonesia saja. Namun, juga menjadi pusat ilmu dan tempat belajar masyarakat, khususnya generasi muda.

“Generasi muda harus paham betul sejarah pergerakan Islam di Indonesia,” kata Mendikbud.

Menurut Muhadjir, tradisi pendidikan karakter di pesantren yang sangat khas akan memberi corak tersendiri dalam pengembangan museum. Ia berharap semakin banyak masyarakat dapat memahami pesan dan meneladani nilai-nilai luhur yang tersembunyi di balik koleksi museum. “Yang penting itu adalah apa yang ada di balik artefak-artefak itu,” ujarnya.

Mendikbud menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen penuh untuk pengembangan koleksi dan tata kelola museum bertemakan sejarah Islam terbesar di Indonesia saat ini.

Segera setelah peluncuran awal ini, tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan akan melakukan dialog dengan pesantren Tebuireng dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Khususnya terkait status kelembagaan dan dukungan teknis dalam manajemen koleksi.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Hilmar Farid, penambahan dan sirkulasi koleksi akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai museum, dan lembaga seperti pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Kita berharap museum ini menjadi tempat yang utama dalam mempelajari sejarah Islam di Indonesia,” kata Dirjen Kebudayaan.

Selain itu, menurut Dirjen Hilmar, yang tak kalah pentingnya adalah dukungan dalam peningkatan kapasitas pengelola, khususnya dalam bidang kurasi, konservasi, dan edukasi. “Sementara harus ada tenaga yang ditugaskan di sini dari kementerian sambil mendidik pengelola di sini khususnya terkait pengetahuan permuseuman,” jelasnya.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Museum (PCBM), Fitra Arda, mengatakan bahwa cagar budaya dan museum dapat menjadi kekuatan suatu sekolah dalam zona tertentu. Sekolah dapat menjadikan aset-aset budaya sebagai sumber belajar. “Guru bisa mengajarkan banyak hal dari aset-aset budaya itu. Nilai-nilai seperti toleransi dan kebersamaan. Bukti fisik di museum dan cagar budaya dapat menjadi contoh kebinekaan kita di masa lalu,” kata Fitra.

Memori Kolektif

Salahudin Wahid (Gus Solah), pimpinan pesantren Tebuireng Jombang, menyampaikan pentingnya Museum Islam Indonesia sebagai tempat mencari referensi tentang Islam di tanah air. Dan bahwa umat Islam di Indonesia menerima Pancasila sebagai dasar negara.

“Sekarang kita harus memberikan informasi pada masyarakat, supaya masyarakat paham bahwa negara kita perpaduan keindonesiaan dan keislaman sebagai bentuk dalam budaya, dalam hukum. Banyak sekali hukum kita (Islam) yang masuk undang-undang kita,” tutur Gus Solah.

Sebelumnya, cucu pendiri Nahdatul Ulama ini melaporkan bahwa museum yang berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektare tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk penghormatan kepada ulama yang berjasa bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Museum Islam Indonesia menghadirkan sejarah pergerakan Islam di Indonesia dengan visi masa depan. Bondan Kanumoyoso, Ketua Tim Penyusun Alur Kisah Museum Islam Indonesia mengungkap dalam penyusunan alur kisah museum terdapat penekanan pada memori kolektif masyarakat.

Bondan menjelaskan bahwa proses penyusunan Museum Islam Indonesia kurang lebih memakan waktu 3 tahun dengan kolaborasi berbagai ahli dan lembaga. Salah satu pesan yang ingin disampaikan kepada publik adalah proses islamisasi di berbagai wilayah nusantara ditempuh melalui jalur kebudayaan. Bahwa Islam secara perlahan masuk ke dalam kehidupan masyarakat nusantara melalui budaya, bukan politik.

“Proses Islamisasi di Indonesia dan umat Islam di Indonesia menjunjung semangat kebersamaan dan toleransi,” tutur pengajar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia ini.

Museum Islam Indonesia menawarkan koleksi dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan proses penyiapan selama lebih dari tiga tahun, museum ini menargetkan audiens yang beragam. Selain visual, museum akan menawarkan bebunyian, bahkan aroma. Secara umum, alur kisah museum yang terletak di pesantren Tebuireng ini terbagi menjadi tiga.

“Yang pertama, jaringan Islam Nusantara. Yang kedua, bagaimana Islam di Indonesia berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang terakhir di lantai atas, perkembangan Islam di era kontemporer,” jelas Bondan.

Di awal peluncurannya, Museum Islam Indonesia didukung oleh Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, Museum Sono Budoyo, Museum Bait Quran, Museum Tekstil, dan Museum Balaputradewa, serta Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Museum dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Mojokerto.

Revitalisasi

Salah satu langkah strategis pemerintah dalam merevitalisasi museum adalah penyesuaian kelembagaan. Berdasarkan pengamatan Dirjen Kebudayaan, gerak museum untuk melaksanakan program kerjanya seringkali terbatasi beragam aturan dan kewenangan. “Untuk beberapa kasus, unit pelaksana teknis itu tidak fleksibel dalam mengembangkan koleksi, program, mengurus pameran berkala. Ini kan perlu peneliti, kurator, ini fungsi-fungsi yang tidak pas dalam struktur yang ada sekarang,” kata Hilmar.

Badan Layanan Umum (BLU) menjadi solusi yang coba ditawarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan museum kepada publik. “Format yang ada di tatanan hukum kita itu yang paling cocok adalah Badan Layanan Umum. Pembinaan tentu tetap dilakukan oleh kementerian yang membidanginya, dalam hal ini Kemendikbud. Tetapi museum jadi punya keleluasaan dalam menciptakan program dan kegiatan,” ujar Dirjen Hilmar Farid.

Diyakini Dirjen Kebudayaan, dengan adanya keleluasaan dalam tata kelola, museum menjadi lebih mudah dalam menjalankan fungsi-fungsi permuseuman dengan lebih profesional.

Direktur PCBM, menambahkan bahwa upaya pemerintah meningkatkan standar pelayanan di museum, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah, ditempuh secara gotong royong. Pemerintah terus berupaya menjembatani hubungan antara museum dengan masyarakat.

“Selain pembangunan fisik, di tahapan berikutnya kita akan kuatkan programnya, juga Sumber Daya Manusia-nya. Kita akan tingkatkan kerja sama dengan masyarakat, dengan komunitas. Ruang-ruang publik untuk berdialog antarsuku, antaragama, itu kami rasa lebih pas jika dilakukan komunitas. Sehingga museum tidak hanya menjalankan rutinitas,” ungkap Fitra.